Sedemikian gemasnya menyaksikan kebudaan hidup yang semakin tidak bermutu, banyak orang setidaknya dikalangan jamaah maiyah menginginkan agar Cak Nun yang menjadi presiden.

SMS dari seorang sahabat, begitu ngotot karena menurutnya sudah tidak ada yang pantas untuk dijadikan imam selain Cak Nun. Dan saya jawab, jika saya turuti "kemaunku" dan sudah, saya telah menjadikan Cak Nun presiden sejak saya kenal 20 tahun lalu.

Padahal seharusnya orang tak perlu harus ngotot sehingga si A saja yang duduk di meja itu.  Agar si B saja yang duduk ngurusin KTP warga karena dia cekatan, sigap, tanpa moto duiten.  Sebaiknya dia pucuk pimpinan agar semua jenjang bisa diduki orang-orang yang sepi ing pamrih rame ing gawe, ini juga terkait filosofi kerja adalah ibadah, dan bukan karena uang.

Ada yang sejak dulu tidak pernah mendambakan semua kedudukan itu, namun ia bahkan secara konkret sesungguhnya bekerja meskipun tanpa tempat "duduk" semacam itu untuk ngurusin moralitas orang-orang yang menempati kedudukan yang potensial menentukan baik buruknya nasib rakyat itu.

Sejak dulu dia menebar nilai-nilai, sikap sikap, pola pikir, sekaligus konsisten konsekuen pada apa yang barusan ditebarkan tanpa sedikitpun berpamrih, berkalkulasi tentang "upah" apa yang akan diterima, kedudukan apa yang akan didapat bahkan sesudah apapun dikerjakannya, ditengah-tengah banyak orang yang inginnya ngunduh, memetik meskipun tak ada sebiji juga yang ditanam.

Sesungguhnya, jika nilai-nilai yang ditebar, diresapi, diapresiasi, dipraktikkan dalam kehidupan, tak usah harus dia yang jadi presiden karena sejak mula ia memang sudah siap untuk tak menjadi apapun, negeri ini akan baik-baik, berkeadilan, damai sejahtera, siapapun yang jadi pemimpinnya sepanjang tahu substansi jabatan yang disandangnya.

Namun jangankan dipraktikkan, didengarpun rupanya tak atau setengah-tengah, karena umumnya lebih suka dengar segala sesuatu yang bersifat ecek-ecek.

Sampai akhirnya timbul kekegemasan untuk - jika - begitu ya sang penasehat sendiri yang harus jadi imamnya. Cak Nun sebaiknya yang kita usung bareng-bareng agar meng-imami "sholat" nya jamaah birokrasi bangsa Indonesia.

Kalau dalam sholat kreteria imam salah satunya adalah yang menguasai bacaan sekaligus makna filosifis religiusnya dan terlacak konsistensinya, terjemahkan kedalam perilaku keseharian, supaya si makmum yakin untuk meng amininya.

Sementara jika imam adalah bisa berarti pemimpin dalam birokrasi pemerintahan sesungguhnya sama pula.  Ia menguasai "bahasa" karep rakyatnya, konsisten konsekuen sikapnya karena dijadikan rujukan para makmum rakyatnya.

Untuk sekadar mengetahui mana yang lebih "tua" ilmunya mungkin boleh di adu perihal ilmu makro kebudayaan, politik ekonomi serta wawasan keagamaan, keluwesan kelenturan dan sebagainya yang relevan untuk itu.

Orang akan tahu, yakin, bahkan yang tidak yakinpun, bahwa dia yang aktivitasnya tak pernah henti itu akan menempati posisi pertama oleh para lawan tanding yang manapun. Ia hanya akan dikalahkan oleh dirinya sendiri.

Allah Maha Memungkinkan, manusia maha menutup kemungkinan

Untuk menuju debat (saya lebih setuju dialog), apalagi debat untuk pilpres, yang membawanya untuk kesitu kan partai politik. Sedangkan partai politik kan bukan tempat dimana aspirasi rakyat diserap, melainkan ia lebih sebagai "makelar" untuk ‘menjadi’kan seseorang memperoleh "tempat" sehingga si pembawa (partai tersebut) kecipratan olehnya.

Andaikata partai sebagai tempat dimana orang senantiasa memasang "radar" agar telinga bisa mendengar apa maunya rakyat, dan bukan menuruti apa maunya sendiri, mungkin tidak kehidupan tidak seburam ini. Jika partai-partai sebagai tempat serius menjaring pemimpin yang disodorkan rakyat, dan bukan tempat sebagai yang menyorongkan orang-orang pilihannya agar dipilih rakyat, mungkin negeri tidak akan se-mbelgedes ini.

Dan itu satu-satunya cara yang harus ditempuh. Kita memiliki jago lebih dari sekadar jago, namun alangkah sial memang negeri ini karena partai belum tentu meliriknya. Padahal idealnya jika partai adalah "telinga" yang sengaja dipersiapkan agar bisa memiliki kemampuan "mendengar" diatas rata-rata "telinga" umum/awam, sekurang-kurangnya mendengar dari opini ‘telinga’ umum, maka partailah yang menyongsong ke tempat-tempat, organisasi, atau apapun saja yang dinilai memiliki kredibilitas, moralitas, untuk memimpin ia rekrut.

Dengan sistem semacam itu, maka jamaah maiyah/kita perlu, pertama menimbang-nimbang perlu tidaknya "melamar" sebuah partai politik agar mereka "melamar" jago kita itu.

Kedua, ikut konvensi yang diadakan partai politik, atau ketiga mendirikan partai sendiri.

Jika tidak, maka yang ketiga bersifat jangka panjang dan insya Allah sudah kita lakukan melalui diri kita masing-masing. Setahap demi setahap, jika anda pegawai kantor bisa secara kecil-kecilan melaksanakan prinsip, yang jika belum mampu "mewarnai" kebudayaan setempat agar lebih bermoral ya minimal diri sendiri sudah tak lagi "diwaranai" oleh budaya yang korup dan lain-lain.

Memiliki prinsip pendirian, argumentasi yang sehat sebagaimana selama ini ditebar oleh Cak Nun. Yang supel, rileks namun serius, yang meskipun berkesan urakan namun sesungguhnya sangat peka nasib orang lain, peduli hidup bersama, berpikir untuk bersama dan lain-lain.

Lambat laun toh akan menjadi lingkaran komunitas yang besar, secara alami tanpa kekerasan, demo riuh rendah dan segala kengototan untuk perubahan. Melalui lingkaran kebudayaan yang dibangun dalam iklim cinta, martabat yang dikembangkan dari keluarga, pertemanan, organisasi ke organisasi semoga menjelma pada kekuatan organisasi sebuah bangsa, bangsa yang sehat perilaku budayanya.

Saya sendiri percaya, yang ditebar Cak Nun kelak ada buahnya. Teman-teman yang terlibat acara-acara yang diselenggarakan olehnya ikut andil dari adanya buah itu. Saya percaya ada pendengar, anggota jamaah maiyah yang datang dari berbagai tempat, suku, agama, partai apapun jika ia memiliki kesetiaan, idealisme, moralitas akan sedikit demi sedikit bisa mengubah, mewarnai dalam lingkarannya masing-masing dan kelak membesar melembaga.

Ibarat para petani yang selalu berupaya menanam 100% padi, meskipun begitu ia sangat menyadari karena kelak akan juga menuai bukan hanya padi melainkan sekian persen rumput.

Insya Allah Cak Nun tetap optimis untuk selalu menanam 100 % "padi" kebaikan, meskipun yang ia tunai tidak akan 100% kebaikan, melainkan selalu ada sekian persen "rumput" ketidakbaikan menyertainya, ada saja sekian persen orang yang membuat Cak Nun panen "rumput" darinya.

Petani selalu berprasangka baik pada Tuhannya, Cak Nun menebarkan prasangka baik itu pada kita semua. Artinya perjuangan yang serius demi kebaikan bersamapun, sering selalu "panen rumput" ketidakbaikan dari orang-orang yang salah memahaminya.

Jika berinisiatif menanam 100% "padi" kebaikan saja tidak sepenuhnya kelak akan menuai 100% "padi" kebaikan, namun juga "rumput" ketidakbaikan menyertainya, maka apa yang akan dipetik jika yang ditanam adalah terdiri atas "rumput" ketidak baikan?

Barangkali itulah bangsa ini yang sesudah merdeka 63 tahun telah berlangsung suatu estafet kebudayaan dari generasi satu kegenerasi yang lain, dari pemilu satu kepemilu yang lain, dari era satu ke era pemerintahan yang lain, ibarat menanam 100% "rumput" ketidakbaikan. Hasilnya sampai hari ini, sibuk menuai "rumput" ketidakbaikan pula. Ada korupsi, ada kecurangan karena "rumput" yang ditanam sebelumnya. Pemilu 5 tahunan yang sudah berjalan adalah menanam bibit "rumput", bukan "padi" kebaikan.

Demikian barangkali salah satu cara sesudah pintu yang disediakan oleh bangsa ini dalam rangka memperoleh pemimpin namun tertutup untuk suatu kemungkinan memperoleh pemimpin yang berkuaitas, jujur, amanah.

Setidak-tidaknya masih ada satu yang tak bisa di larang atau ditutup kemungkinannya, ialah mimpi atau membayangkan.

Saya membayangkan jika Cak Nun jadi presiden, karena hampir semua golongan, suku, adat bahkan agama, tidak asing lagi bagi mereka, Cak Nun itu siapa. Wawasan yang luas, ya politik ekonomi apalagi budaya yang memang "menu" nya, membuat semuanya terasa hidup. Duta besar, konsulat KBRI semakin hidup, bukan hanya karena Cak Nun selama ini secara konkret diam-diam melaksanakan tugas ke kedutaan lebih dari sekadar sebagaimana duta besar resmi negara. Melalui kesenian, diplomasi cultural ternyata lebih ces pleng dari pada politik formal selama ini yang kaku dan beku untuk menyikapi percaturan dunia yang serba global dengan aneka problem yang acapkali memancing emosi publik.

Rasanya tidak akan seperti yang lain, maka Cak Nun sekalipun resmi menjabat sebagai presiden namun tetaplah ia seorang Cak Nun dan setiap bulan sekali akan bisa bertemu ditengah-tengah lingkaran jamaah maiyah. Ditugu Monas, itu akan jadi ajang budaya dimana kita bisa langsung tatap muka menyampaikan apapun saja, mangan bareng, bersalawat bareng antara pemimpin dan rakyat, CNKK. Itu bukan hanya sangat indah, sebab ini bisa jadi sebuah senergi, menjadi kekuatan rakyat, setelah menemukan dirinya sendiri kembali, menemukan pemimpinnya yang sejati. Bangsa berketuhanan dan kerena itu berperikemanusiaan, kaki lima tidak dikejar-kejar melainkan disikap santuni sebagai sinergi untuk hidup bareng-bareng, para petani di orangkan, bahkan dihormati lebih dari sekadar para pejabat jika mereka menindas, rakyat di-tuan-kan karena dialah juragan dinegeri ini. Cak Nun orang paling depan yang akan memberi contoh betapa dirinya dan jajarannya adalah pelayan rakyat, adalah buruhnya rakyat. Bahwa rakyat adalah "ka'bah" tempat dimana "sembahyang" pelayanan ditujukan. Rakyat adalah "tuhan" dimuka bumi, disanalah kiblat ditujukan, bukan sebagaimana selama ini yang menjadi "kiblat" adalah kaum modal dan kekuasaan.

Saya ndak tahu tiba-tiba diangkat menjadi menteri pertanian oleh Cak Nun. Lalu apa yang segera saya kerjakan? Tidak ada seminar-seminaran. Workshop-workshop-an, studi banding-studi bandingan. Bahkan tidak ada acara sumpah-sumpahan. Biaya itu semua kukembalikan ke kas negara. Wis saya langsung pamit pak Presiden untuk segera nyambut gawe. Maaf karena ini negeri agraris? Musim tanam petani butuh bibit, bukan butuh rapat saya. Pupuk segera diantisipasi, stock cukup dan harga terjangkau oleh petani apa tidak, bukan sumpah jabatan saya yang ditunggu. Menghidupkan petani adalah jika lahan tidak dijual atau dioper kepada dunia industri kapitalis hanya karena lebih menguntungkan kekuasaan, para pemodal. Sebab namanya mematikan, membunuh petani dan pertanian jika solusi atas terjadinya kekurangan stok beras lantas impor, bukan mencari tahu kenapa negeri agraris sampai kekurangan beras sebagai makanan utama. Lahan dihidupkan, diperluas, tata kota diperhatikan betul supaya ia tak merambah lahan produktif pertanian.

Jika sebelumnya belum ngeh bahwa jabatan menteri pertanian berarti jabatan primadona. Jika selama ini yang primadona masalah politik, semua menteri ngomong politik termasuk menteri pertanian, sori maaf saya tidak. Saya harus ngomong dan bekerja bahkan jika perlu semua harus bernuansa pertanian. Jangankan mememang pertanian, politik, ekonomi yang pertanian. Kantor begitu, pabrik juga begitu bernuansa serba "tumbuhan dan tanaman".

Petani memegang peran utama bagi kesejahteraan negeri ini, maka dialah orang yang paling harus di hormati.  Ini secara tidak langsung ternyata juga merupakan jalan alami, dari pada selama ini sesudah orang "tidak boleh bertani" lantas semua ke Jakarta, namun lantas dioperasi yustisi dipulangkan lagi. Jakarta buat semua, itu semboyan politikus ketika ia mencalonkan diri  sesudah menang, Jakarta bukan untuk semua, melainkan untuk orang tertentu.

Semua lahan yang kini mati, saya hidupkan, saya sendiri mencangkul dan akan pasti diikuti oleh yang lain. Semua halaman perkantoran apalagi di Jakarta harus mencerminkan bangsa agraris.  Dihalaman perkantoran, pertokoan, dipemukiman penduduk, dipinggir jalan, serta dimanapun tak boleh ada lahan yang mati merana, harus dihidupkan, ditanami tanaman yang produktif, yang berhasil guna. Sekalian untuk peresapan dan mengurangi adanya banjir, setiap rumah, kantor memiliki kolam tertutup. Halaman kantor, tempat parkir harus berkonblok bukan aspal agar mengurangi dampak udara menjadi panas dan daya resap yang tinggi.

Untuk menghijaukan kembali, setiap penerimaan mahasiswa baru khususnya pertanian dipastikan membawa sebuah pohon untuk ditanam, dihutan, dilahan, dihalaman publik. Saya yakin bukan hanya Indonesia yang pasti hijau kembali, namun ini memberikan pendidikan konkret yang bermanfaat pada generasi muda. Anda masuk hutan lalu menebang hutan atau memetik rotan, namun karena anda berpikir filosofis, siapa menam menuai, juga berpikir panjang, bukan untuk masa pendek diri sendiri, maka pasti anda sambil menanam kembali demi anak cucu kedepan. Dan banyak hal yang musti kulakukan sebagai menteri pertaniannya Cak Nun yang rendah hati itu dari sekadar duduk-duduk, seminar, rapat dengar pendapat, segala pertemuan yang riilnya tak bermanfaat bagi rakyat.

Namun mendadak saya sadar, bahwa itu semua cuma bayangan saya, karena dihapan menghampar realitas keburaman hidup yang dipenuhi oleh tanaman tanaman terdiri atas "rumput" yang tak bermanfaat apapun.

Memang aneh dan inkosisten negeri ini, karena tidak menyediakan kemungkinan-kemungkinan, namun selalu berdoa agar dibukakan kemungkinan oleh Allah Yang Maha Memungkinkan. Dari cara yang "curang" menutup kemungkian kebaikan, namun berdoa padaNya agar dibukakan kemungkinan pada yang baik. Kepada tetangga sebelah kita tak memberi jalan, namun memohon pada Tuhannya agar diberikan jalan kehidupan. Menggelapkan jalan bagi orang lain, namun ingin jalan sendiri diterangkan. Menyempitkan jalan orang, ingin memperoleh jalan lapang.

Namun sekali lagi saya harus percaya, Cak Nun menjadi presiden atau tidak, saya kan boleh macul, menanam singkong, kerja kantoran atau apapun.

Mungkin yang membedakan adalah macul, bercocok tanam menanam singkong, "padi" kebaikan atau apapun sering aneh menjadi bahan tertawaan oleh model pemerintahan yang satu dan tidak oleh pemerintahan yang lain jika itu dipimpin oleh macam Cak Nun. Artinya boleh saja Amien Rais, Gus Dur maju lagi, Dul Gemet, Semprul atau siapapun saja, sepanjang ia seperti sikap-sikapnya Cak Nun, konsisten dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.

Mungkin Anda bertanya, "Apa Amien Rais atau siapapun saja itu menjamin memiliki pandangan pola sikap yang sama dan sebangun dengannya?", itulah persoalannya.

Jika Cak Nun ingin melakukan pen-Cak Nur-an-pen-Cak Nuran (Nurcholish Madjid, alm) sehubungan dengan pemikiran-pemikirannya, maka kita laksanakan juga pen-Cak Nun-an-pen-Cak Nun-an, sehubungan dengan nilai-nilai hidup yang ditebarkannya.

Dan itu tidak berarti "harus" menjadikannya sebagai presiden, meskipun memang lebih "efektif" dan "efisien" ketika tersebut: Emha Ainun Najib, Presiden Republik Indonesia, penyair, sastrawan, budayawan, cendekiawan, kyai mbeling, dan lain-lain. Akan cepat memberi "warna" pada bangsa ini, sesudah yang lain serba buram-buram atau bahkan tak meninggalkan warna apapun, kecuali yang penting sudah "menjadi" presiden. Kita tentu perlu "warna" yang jelas.